Menyongsong 2045 Perlu Kepemimpinan Yang Berkelanjutan (Bagian Keenam)

Sebuah Diskursus Memperkuat Budaya Anti Kecurangan

Bagian Keenam – Terakhir :
Perlunya Tipe Kepemimpinan yang Rasional, Penguatan Demokrasi, dan Budaya Anti Kecurangan

Terkait dengan kepemimpinan, setidak ada 3 jenis tipe kepemimpinan yang ada di dalam masyarakat, yaitu tipe:

  1. Kharismatik, yaitu gaya kepemimpinan yang mengandalkan kekuatan individual,
  2. Tradisional, yaitu tipe yang mengandalkan pada nilai-nilai atau norma-norma tradisional atau menekankan pada nilai-nilai masa lalu,
  3. Rasional, yaitu tipe yang mengandalkan kekuatan rasional dan deliberatif.

Dalam prakteknya, ada kepemimpinan yang rasional, tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan rasional, karena kondisi sebagian masyarakatnya yang masih menilai model kepemimpinan berdasarkan kharismatik dan atau nilai tradisional dalam kondisi-kondisi tertentu. Kepemimpinan yang dapat membawa pada kemajuan adalah yg sifatnya rasional dan deliberatif, karena kepemimpinan yang mengandalkan kharismatik dan atau tradisional seringkali gagal mengembangkan nilai-nilai kebenaran maupun inovasi yang seharusnya muncul di dalam masyarakat, dan masih cenderung menggunakan nilai-nilai lama yang ortodoks dan feodal, belum tentu akomodatif terhadap tuntutan generasi baru ataupun masa depan. Kepemimpinan rasional mampu mengambil keputusan-keputusan yg bersifat legitimate, dan tidak sekedar pada justifikasi. Legitimasi diperoleh dari obyektifitas berdasarkan kajian-kajian mendalam yang melibatkan para ahli di bidangnya, universitas, dan mendengarkan kritik yang membangun darimanapun datangnya yang mengandung nilai kebenaran tertinggi, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kepemimpinan yang mengandalkan kepada kekuatan rasional yang akan membawa demokrasi semakin kuat dan ideal serta berkelanjutan untuk mengejar mimpi Indonesia di masa depan.

Menurut Almond dan Ferba dalam bukunya “Civic Culture” mengatakan bahwa demokrasi adalah ide bagus, namun dalam implementasinya juga menghadapi persoalan terkait dengan tipe-tipe budaya politik di dalam masyarakat yang berbeda-beda.

Pertama, adalah tipe budaya politik parokial, dimana masyarakat masih didominasi kecenderungan sentiment tribalistik, etnis, maupun agama atau kepercayaan tertentu.  Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.

Kedua, tipe kebudayaan politik yang dominan sifat subyektifitasnya, yaitu masyarakat menyadari akan kebutuhan politiknya, tapi tidak mempunyai kegairahan untuk memenuhinya, karena mungkin tekanan kebutuhan hidup yang lebih membuatnya memilih bersikap pragmatis dalam menyikapi kebutuhan politiknya dan cenderung tidak peduli. Bisa saja masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif, memiliki frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek outputnya terkait kebijakan yang di buat oleh kepemimpinan yang sedang berlangsung, namun mereka lebih hanya menunjukkan rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Warga baru bereaksi keras jika merasakan dampak dari kepemimpinan politik yang berpengaruh langsung kepada masalah kebutuhan pokok atau ekonomi, seperti halnya yang terjadi puncaknya pada reformasi 1998 terhadap kepemimpinan politik orde baru.

Ketiga, tipe partisipan, di mana warga masyarakat memahami dengan baik kebutuhan politiknya, dan aktif melibatkan diri (engage) untuk memperjuangkan kebutuhan politiknya. Budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatannya, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi kehidupan, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Demokrasi idealnya cocok pada masyarakat yang bersifat partisipan, sehingga demokrasinya akan berkelanjutan dan efektif mem-promote nilai-nilai kebenaran yang hidup yang diyakini oleh masyarakatnya.  Karena di dalam demokrasi, peranan aktif warga masyarakat sangat penting di dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran tertinggi, tidak hanya cukup dari kalangan intelektual kampus tempatnya penelitian dan ilmu pengetahuan digali dan selalu berkembang dengan nilai-nilai universal maupun wisdom lokalnya. Partisipasi warga yang tinggi di dalam penguatan budaya politik termasuk di dalam memberikan kritik-kritik terhadap pranata dan kebijakan politik, akan mendorong tipe kepemimpinan yang rasional dan deliberatif, yang akan lebih banyak melibatkan para teknokrat, para ahli baik dari dunia kampus maupun penguatan lembaga-lembaga riset nasional, sehingga kebijakan-kebijakan kepemimpinan yang dibuat akan memiliki nilai kebenaran yang memiliki tingkat comformity yang tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dengan sendirinya akan meminimalisir kritik secara alamiah, bukan dengan cara-cara opresif atau cara-cara tidak ilmiah untuk meredam kritik.  Pada sebuah tipe kepemimpinan yang rasional dan deliberatif, maka para pengkritik akan dihadapi secara rasional menggunakan kaedah-kaedah keilmuan dan ilmiah, bukan dengan membiarkannya tanpa jawaban, dan menyerahkannya kepada kekuatan-kekuatan yang tidak rasional, yang membuat kebingungan warga dan semakin memperkuat tipe kepemimpinan kharismatik dan tradisional yang tidak kondusif bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri.

Perlu penguatan demokrasi melalui Pendidikan politik dan kewarganegaraan

Di Indonesia, budaya politik parokial dan subyektif disinyalir masih cukup kuat, dan masih terkonfigurasi oleh keanekaragaman subkultur (walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India), masih bersifat parokial dan subyektif di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, namun masih terasa adanya feodalisme, ikatan primordial, paternalisme ,dan patrimonial.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia, masih melihat adanya stratifikasi sosial yang memilah antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa, dan penguasa dapat menggunakan bahasa ‘pokoke’ kepada rakyat kebanyakan dan tidak suka dikritik. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa ‘halus’ dan tidak boleh mengkritik. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

Pola hubungan Patronage juga masih menonjol di budaya politik kita, tampak pada kepemimpinan politik di mana mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basis masyarakat pemilihnya di dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak penting bagi warganya.

Ini tantangan tersendiri bagi demokrasi yang berkelanjutan. Anggota masyarakat masih merasa belum memiliki preferensi pilihan politik yg cukup kokoh sehingga mudah digoyang oleh isu-isu kesukuan, etnis, agama atau kepercayaan tertentu, di samping juga oleh politik uang. Demokrasi yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan institusi-institusi demokrasi yang kokoh, tapi  juga membutuhkan budaya politik partisipan yang kuat dari mayoritas anggota masyarakatnya. Caranya adalah dengan memperkuat institusi-institusi demokrasinya, tersedianya mekanisme check and balance yang efektif, dan melibatkan kesadaran segenap warganegara melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan yang kondusif untuk melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk engage di dalam melaksanakan kewajiban dan memperjuangkan hak-hak politiknya, serta di dalam merumuskan cara-cara yang dapat dipercaya untuk mengejar tujuan bersama atau mimpi bersama bangsa ini. Untuk itu, pendidikan politik dan kewarganegaraan, ditujukan untuk menciptakan kondisi social based yang memiliki sifat:

  1. Cognitif orientation, yaitu warga masyarakat memiliki pengetahuan dan kepercayaan yg kokoh terhadap pranata-pranata/institusi politik yg ada, misalnya memahami dengan baik konstitusi, mengetahui hak-hak dan kewajibannya, serta memahami dengan baik institusi-institusi yang tumbuh dan menjamin hak-haknya serta bagaimana memastikan hak-hak politiknya terpenuhi dengan baik. Warga negara memiliki pengetahuan dan kepercayaan kepada sistem politik, peranan, dan segala hak kewajiban serta input dan outputnya.
  2. Affective orientation, yaitu suatu perasaan/kepekaan terhadap struktur dunia sosial dan politik yang tumbuh, termasuk kondisi warga dan para leader-nya, untuk memberikan arti atas peranannya masing-masing, para aktor kepemimpinan dan bagaimana penampilan atau gaya kesehariannya memberikan pengaruh kepada warga negara.
  3. Evaluational orientation, yaitu perlunya evaluasi dan pentingnya kritik dari warganya sebagai bagian dari evaluasi, karena adanya kritik menunjukkan kepercayaan warga negara kepada sistem politik yang berlangsung. Diamnya warga negara terhadap persoalan politik justru karena hilangnya kepercayaan atau apatis terhadap politik, yang justru akan membahayakan efektifitas demokrasi itu sendiri. Dari hasil evaluasi inilah akan menghasilkan keputusan dan pendapat tentang objek – objek politik yang didasarkan kepada standar nilai yang memiliki obyektifitas tertinggi, dan didasarkan atas kriteria informasi dan perasaan yang ilmiah dan kultural sesuai kondisi kebudayaan masyarakatnya.

Ketiga hal inilah yang membuat demokrasi menjadi hidup dan berkelanjutan. Demokrasi yang memenuhi kebutuhannya untuk tetap langgeng dan mampu mengantarkan sebuah bangsa dan negara mencapai tujuan idealnya. Demokrasi yang memiliki pranata dan institusi politik yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan warga masyarakat yang memiliki civic culture (budaya politik) yg kuat dan partisipatif (aktif), yang tidak apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif), dan tidak subyektif bergaya mobilisasi masa atas dasar nilai kharismatik dan tradisional semata (didorong atau sengaja dimobilisasi menggunakan cara-cara yang tidak ilmiah atau tidak benar).

Perlu penguatan budaya anti kecurangan

Prof Tjipta Lesmana pada diskusi kali ini, lebih menyoroti pentingnya budaya anti kecurangan sebagai syarat utama untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Dalam pandangan beliau, tidak ada negara maju yang masih diwarnai dengan kecurangan yang tinggi di tataran kepemimpinan politik dengan law enforcement yang masih rendah.

Fenomena yang terjadi di Indonesia menurut beliau cukup mengkhawatirkan, dan perlu adanya solusi atau jalan keluar untuk meningkatkan budaya anti kecurangan. Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, fenomena  kecurangan yang terjadi di Indonesia, masih membuktikan bahwa keadilan yang diidam-idamkan akan sulit tercapai jika kecurangan masih membudaya.  Seperti kata Bung Hatta pada Desember 1971, di awal pemerintahan orde baru, bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia. Kenyataannya, program-program pemberantasan korupsi yang diusung oleh kepemimpinan di awal orde baru, melalui Lembaga dan kebijakan anti korupsinya, justru tidak berjalan dan korupsi semakin menguat masuk ke dalam sistem kekuasaan. Ini yang pada akhirnya menjatuhkan kekuasaan orde baru, dan berganti menjadi orde reformasi.   

Bagaimana setelah masa reformasi? Prof Tjipta menyoroti masih banyaknya pejabat negara dan pejabat partai politik yang terkena kasus korupsi, jumlahnya sudah ratusan. Sebutlah di antaranya  (oknum) ketua Mahkamah Konstitusi, (oknum) ketua Dewan Perwakilan Rakyat, (oknum) ketua Dewan Perwakilan Daerah, (oknum) Sekretaris Mahkamah Agung, (oknum) ketua umum partai politik, (oknum) sejumlah menteri, beberapa kepala daerah/gubernur, terakhir (oknum) wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sesungguhnya kualitas kepemimpinan Indonesia saat ini? Bisakah mereka mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju pada 2045?  

Lebih lanjut, Prof Tjipa menyitir ciri-ciri kepemimpinan yang baik menurut Aristoteles, yaitu:

  1. Kepemimpinan yang memiliki integritas, adalah modal utama seorang pemimpin.   “There is so much deception today that many people just assume they are not being told the truth,” tulis Aristoteles
  2. Pemimpin harus siap menjadi pengikut.  Pemimpin tidak hanya bisa memerintah atau bertahta, namun tidak/kurang mau mendengar dan menjalankan aspirasi rakyatnya. 
  3. Pemimpin harus mengacu kepada standar excellence atau keunggulan/mutu prima. Pemimpin tidak mau hanya dilayani dan dimanja dengan berbagai fasilitas, namun justru memiliki standar kebenaran tertinggi, menghargai ilmu pengetahuan, teknokrasi dan obyektif dalam segala hal. Tidak takut dikatakan salah serta menghargai setiap kritikan, dan tidak takut untuk mengakui kesalahan untuk segera melakukan perbaikan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika tidak ada yang mengkritik pemimpin, itu berarti sang pemimpin belum berbuat sesuatu yang penting bagi rakyatnya. Semuanya hanya diserahkan kepada mekanisme yang sudah berjalan selama ini, tidak akan ada perubahan berarti negaranya, sementara masih banyak perbaikan yang harus dilakukan.  
  4. Pemimpin tidak boleh bertujuan mencari kekayaan, karena akan cenderung terjadi konflik kepentingan, termasuk bagaimana memperkaya keluarganya atau kroni-kroninya. 

Indeks korupsi Indonesia, menurut Transparancy International, mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 tercatat 40, setahun kemudian indeks tersebut anjlok jadi 37.  Indonesia masuk dalam kategori salah satu negara paling korup di dunia.  

Dr. Azwar Abu Bakar juga menyoroti mengenai masalah KKN yang masih terjadi dilevel tinggi, dan tentunya juga ke level yang lebih rendah, serta dikawatirkan masih membudaya di lapisan masyarakat. Tentunya ini tidak kondusif untuk menuju Indonesia maju di 2045. Masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan terkait dengan politik uang yang sepertinya masih marak terjadi di Indonesia.  Apabila kecurangan masih membudaya di dalam praktek penyelenggaraan negara, dan juga di dalam masyarakat itu sendiri, maka akan mendistorsi kebijakan yang pro optimalisasi kemajuan, menurunkan nilai keadilan yang tidak kondusif bagi praktek-praktek good governance di semua organisasi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga menurunkan kinerjanya di dalam upaya mencapai tujuan kemajuan itu sendiri. 

Prof Bungaran Saragih, terlihat lebih optimis melihat masa depan, khususnya di 2045, karena sejak era reformasi, sudah banyak perubahan dilihat dari trend perbaikan secara umum. Demokrasi sudah mulai berjalan dengan lebih baik dibanding era sebelumnya, walau masih nampak beberapa  kesulitan atau kendala, yang tentunya harus ada upaya perbaikan yang terus menerus di dalam era kepemimpinan sekarang dan yang akan datang. Hal-hal yang disampaikan Prof Tjipta, menurut beliau lambat laun akan dapat diatasi sepanjang ada inisitatif perbaikan terus menerus dari kepemimpinan yang ada.

Penutup

Saya tidak akan membuat rangkuman dari tulisan di atas, yang juga merupakan hasil disuksi interaktif forum IAFC. Namun, saya akhiri tulisan ini dengan sebuah puisi tentang mimpi Indonesia:

Mimpi Indonesia

Dia ada sejak berabad-abad silam, sebagai nilai-nilai luhur,
yang selalu hidup di dalam sanubari bangsa-bangsa nusantara,
menyatukannya sebagai nation-state,
bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengkristal ke dalam Pancasila,
sebagai way of life.

Mimpi bangsa ini, sebagai Indonesian dream,
panggilan tugas suci yang harus dimaknai oleh setiap para pemimpinnya,
untuk mendesain sebuah comformity,
antara tujuan kultural bangsa dengan cara-cara rasional,
yang dikembangkan dari nilai-nilai kebenaran tertinggi,
dan diyakini mampu mewujudkan mimpi Indonesia,
menjadi masyarakat yang adil dan makmur,
dengan menegakkan Pancasila, sebagai tugas suci setiap warga negaranya.

Semoga, bermanfaat.

Sampai bertemu pada diskusi-diskusi IAFC selanjutnya.

–0–

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Login